Fokus Jateng-BOYOLALI,-Pemkab Boyolali mendorong program pengembangan Ekosistem Ekonomi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Kabupaten Boyolali, Bambang Sutanto, mengemukakan, desa-desa saat ini menghadapi berbagai tantangan baru yang mempengaruhi struktur ekonomi mereka, termasuk maraknya pinjaman online ilegal dan perjudian online yang mulai merambah kawasan pedesaan.
“Fenomena ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat akses keuangan dan literasi keuangan di desa,“ kata Bambang kepada para wartawan usai pembukaan Boyolali Job Fair 2024. Selasa 15 Oktober 2024.
Bambang menjelaskan dengan adanya Ekosistem Ekonomi Desa makan akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggung jawab, dan produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Dengan demikian, terkait dengan beberapa latar belakang “Ekosistem Ekonomi Desa”, dikembangkan dengan mengintegrasikan tiga aspek, antara lain; Pertama, Revitalisasi koperasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini. Koperasi dapat menyediakan alternatif finansial yang lebih aman dan terjangkau, menawarkan struktur kepemilikan kolektif yang memungkinkan distribusi keuntungan secara adil di antara anggotanya, mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Kedua, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembentukan forum merupakan elemen kunci dalam model ekosistem ekonomi desa. Forum UMKM dapat berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar pelaku usaha kecil. Pembentukan forum UMKM di desa berpotensi memperkuat sinergi antar pelaku usaha, meningkatkan akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jadi, potensi keunggulan lokal desa memainkan peran penting dalam model ini. Desa memiliki kekayaan sumber daya yang meliputi pertanian, peternakan, industri kecil, serta tradisi dan kearifan lokal yang menarik bagi wisatawan,” paparnya.
Selanjutnya, ketiga, Integrasi layanan publik seperti Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Samsat di desa merupakan inovasi yang mendukung efisiensi administrasi dan aksesibilitas layanan. Saat ini, banyak desa yang belum dijangkau oleh MPP dan Samsat, menyebabkan keterbatasan dalam akses layanan publik yang vital.
Berbasis sinkronisasi dan kolaborasi ketiga aspek tersebut, lanjut Bambang, dimulai dari literasi di desa, pembentukan forum UMKM, pengembangan koperasi sebagai unit usaha BUMDes serta adanya Agen Mall Pelayanan Publik dan Samsat di desa, diharapkan mampu menjawab tantangan dari perdagangan global dan perkembangan platform digital yang cepat, serta memanfaatkan kekayaan sumber daya lokal dan kearifan lokal untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,
“Diharapkan juga dengan pengembangan ekosistem ekonomi desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa,” pungkasnya. (yull/**)