” Rubicon Bekas ” Jadi Gorengan Politik , Ini Penjelasan BKD Kabupaten Karanganyar

 

FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Suhu politik jelang Pilkada Karanganyar 27 November 2024 kian memanas. Berbagai “gorengan” politik mulai marak bermunculan, terlebih di media sosial (medsos).

Salah satunya adalah terkait mobil Robicon, yang tak lain kendaraan dinas Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono. Ada beberapa akun “bodonx” alias tak jelas yang justru mempertanyakan keberadaan mobil dinas Mantan Bupati dua periode tersebut di media sosial.

Sementara informasi yang dihimpun dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, kendaran yang dimaksud (Robicon) telah dilelang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penjualan kendaraan dinas perorangan kepada pejabat negara atau mantan pejabat negara yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Karanganyar telah sesuai PP no 20 thun 2022, Permendagri no 7 thun 2024 serta peraturan terkait lainnya.

“Selama ini telah dilakukan prosees penjualan kendaraan dinas perorangan tidak kurang terhadap 8 pejabat negara atau mantan pejabat negara di Kabupaten Karanganyar. Termasuk mobil Robicon kepada mantan Bupati Karanganyar 2 periode Juliyatmono yang telah paripurna,” jelas Kepala BKD Karanganyar Kurniadi Mulato, Minggu (17/11/2024).

Proses penjualan mobil Robicon mulai dari proses administrasi sampai dengan pembayaran hasil penjualan yang disetor ke Kasda Karanganyar pada bulan Oktober 2024. “Sejak Oktober 2024 mobil Robicon sudah menjadi milik pribadi dan bukan lagi menjadi aset pemerintah Kabupaten Karanganyar,” imbuhnya.

Setelah resmi dilelang dan pelepasan aset, mobil Robicon tersebut menjadi hak personal dari pemenang lelang. “Kalau sudah jadi milik pribadi, mobil Robicon mau dicat warna hitam atau loreng ya terserah yang punya,” ucap Wahyono salah satu warga Karanganyar.

Menurut warga Karanganyar Kota ini, gorengan mobil Robicon di Medsos ini hanya sekedar mencari sensasi. Sebab, jika benar-benar mengetahui kejelasan mantan mobil dinas itu seharusnya mencari kepada pihak yang bersangkutan, bukan justru melemparnya ke media sosial.

“Kalau mau cari informasi yang benar ya tanya kepada Dinas terkait, bukan justru tanya ke media sosial. Kecuali hanya cari sensasi saja,” pungkasnya. (Re/bre)