Pemkab Boyolali berkomitmen melakukan Percepatan UHC 98%

Fokus Jateng-BOYOLALI, –Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Deddy Febrianto mengatakan upaya percepatan UHC 98% dan tingkat keaktifan kepesertaan JKN 80% menjadi hal penting dalam menjaga pendaftaran PBPU/BP Pemda Prioritas yaitu langsung aktif saat didaftarkan. Apabila seiring berjalannya waktu angkanya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, maka sesuai Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja PBPU Boyolali skema yang saat ini berlaku yaitu non cut off (pendaftaran langsung aktif saat didaftarkan) akan berubah menjadi cut off (pendaftaran aktif pada tanggal 1 bulan selanjutnya) .
“Pertemuan ini kami hendak memfokuskan pada hal-hal yang perlu diketahui bersama, yaitu bahwa kita harus menyamakan pemahaman mengenai kebijakan kepesertaan tahun 2025 yang mana pada proses perjalanannya kedepan, tingkat pertumbuhan peserta dan tingkat keaktifan kepesertaan JKN tidak boleh turun, demi kemudahan akses layanan kesehatan melalui pendafaran PBPU/BP Pemda langsung aktif” ungkap Deddy saat pembahasan percepatan capaian UHC dengan Pemkab Boyolali.
Sebagai informasi, percepatan capaian UHC Kabupaten Boyolali per 1 Januari 2025, disebutkan jumlah Peserta JKN sebesar 1.072.288 jiwa dari Jumlah Penduduk Semester I 2024 sebesar 1.110.346 jiwa atau sebesar 96,57%, dengan tingkat keaktifan kepesertaan JKN sebesar 75,27%. Angka Capaian di Kabupaten Boyolali tersebut perlu diupayakan percepatan agar mencapai target UHC sebesar 98% dengan tingkat keaktifan Peserta JKN sebesar 80%.
BPJS Kesehatan Cabang Boyolali bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali akan terus berkomitmen untuk menjaga sustainibilitas perlindungan jaminan kesehatan penduduk Boyolali melalui Program JKN. Namun demikian apabila dalam perjalanan waktu terjadi perubahan skema non cut off menjadi cut off yaitu pendaftaran PBPU/BP Pemda aktif pada tanggal 1 bulan selanjutnya, maka BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan semua pihak yang dapat mendukung edukasi kepada masyarakat.
“Upaya dan sinergi ini kami lakukan demi menjaga kestabilan tingkat keaktifan peserta JKN agar tidak turun, maka dari itu dengan adanya forum ini ingin memberikan upaya pengoptimalan kerja sama secara maksimal baik pihak BPJS Kesehatan Cabang Boyolali bersama OPD Kabupaten Boyolali yang selama ini mengelola PBPU/BP Boyolali,” ungkap Deddy.
turut serta pada kegiatan tersebut yaitu tim teknis yang selama ini mengelola pendaftaran segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) meliputi sejumlah OPD di Boyolali.
Sementara itu, perwakilan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali, Purwanto, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan Program JKN di Boyolali dan mengikuti dinamika kebijakan dan regulasi yang ada. Berdasarkan kebijakan baru pada tahun 2025 sesuai target UHC 98% dan tingkat keaktifan kepesertaan 80%, Purwanto menyampaikan perlu adanya percepatan peningkatan capaian melalui sosialisasi di wilayah kecamatan-kecamatan terutama yang tingkat UHC dan keaktifan kepesertaan JKN masih rendah. Hal tersebut agar meningkatkan kesadaran akan kewajiban tertib membayar iuran program JKN dan menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif.
“Kami siap berkolaborasi dengan pihak BPJS Kesehatan agar tingkat kepesertaan 98% dan tingkat keaktifan 80% di wilayah Kabupaten Boyolali. Maka dari itu di tahun 2025 ini mari berkolaborasi untuk bersama-sama ,” ujar Purwanto. (ist/**)