Kepala BPBD Jateng Sarwa Pramana. | Yulianto
FOKUS JATENG – BOYOLALI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah (Jateng) sudah menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyikapan musim kemarau. Rakor di Semarang ini bersama PDAM seluruh Jateng, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan juga dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Rakor ini membicarakan terkait persiapan untuk segera menetapkan status siaga darurat kekeringan di kabupaten/kota di Jateng. ”Rata-rata kabupaten/kota yang rawan kekeringan sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan,” ungkap Kepala BPBD Jateng Sarwa Pramana, saat rapat di Pemkab Boyolali, Rabu 2 Agustus 2017.
Baca juga: Relawan Merapi-Merbabu Antisipasi Bencana Musim Kemarau
Penetapan status darurat kekeringan di tingkat provinsi sudah sejak Juli 2017. Tapi sampai sekarang kemarau basah, sehingga masih ada hujan. ”Provinsi sudah (menetapkan status siaga darurat kekeringan. Penetapan ini sampai bulan Oktober,” kata dia.
Status siaga kekeringan ini sebagai dasar pintu masuk kalau ada dana siap pakai dari BNPB. Jatah untuk Provinsi Jateng sekitar Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar. Untuk kabupaten/kota di Jateng yang sudah menetapkan siaga darurat kekeringan ini ada lima daerah lebih. ”Untuk Boyolali sudah,” ujarnya.
Dari pemetaan, lanjut dia, ada hampir 317 kecamatan yang rawan kekeringan seluruh Jateng. Jika diperluas tingkat desa/kelurahan, ada 1.100-an titik dari 33 kabupaten/kota se Jateng. ”Sampai hari ini dropping air bersih, di antaranya Pemalang, Banyumas, Klaten, dan Wonogiri sudah mulai, tapi belum siginfikan,” paparnya.
Baca juga: Warga Boyolali Utara Menggali Sungai Untuk Mendapatkan Air
Kesiapan kabupaten/kota di Jateng rata-rata 200 sampai 300 tangki air bersih. Lantas provinsi menyiapkan dana sekitar Rp 600 juta. Sehingga kabupaten/kota yang sudah habis dana penanganan kekeringan bisa mengajukan ke provinsi.